CILEGON, Indonesiaterbit.asia - Dinamika kepemudaan di Provinsi Banten memasuki fase baru. Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten resmi menunjuk Iqbal Utama sebagai Ketua Karateker Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Cilegon.
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Bulan April 2025 Nomor: 042/KNPI-BTN/IV/2025 ditandatangani langsung oleh Ketua Moh.Rano Alfath,.SH,.MH dan Sekertaris DPD KNPI Provinsi Banten, Adang Akbarudin.
Penunjukan ini menjadi awal restrukturisasi menyeluruh, usai periode stagnasi dan disintegrasi internal.
Karateker bukan jabatan simbolik, tapi mandat serius untuk memulihkan marwah organisasi.
Iqbal menyampaikan bahwa Ia diamanahkan untuk memimpin konsolidasi dan menyiapkan Rapimpurda dan Musda maksimal tiga bulan ke depan. Tugas utama karateker adalah menyatukan kembali simpul-simpul kepemudaan yang terpecah.
“KNPI tak boleh jadi ajang ego sektoral, saatnya merajut ulang kebersamaan kepemudaan" ucap Iqbal.
"Langkah awal adalah konsolidasi menyeluruh, menjangkau seluruh elemen, menghapus sekat, dan membangun komunikasi intensif dengan OKP, Pengurus Kecamatan atau Distrik dan MPI KNPI Kota Cilegon," tambahnya.
"Musda bukan sekadar agenda formal. Ini momentum penyatuan. Semua harus dilibatkan sejak awal serta demokratis, akuntabel, dan representatif. Tak boleh ada yang ditinggalkan, posisi karateker ini adalah tanggung jawab strategis untuk memulihkan kepercayaan terhadap Pemuda atau KNPI khususnya di wilayah Kota Cilegon," tegasnya.
“KNPI butuh pemimpin muda yang berani, tulus dan visioner, dengan komitmen bersama dari seluruh elemen organisasi, Kami optimistis Musda ini dapat menjadi titik awal yang baik untuk membangun kepemimpinan yang solid dan menciptakan dampak nyata bagi pemuda di Kota Cilegon," tandasnya.
Dalam perkembangan dinamika kepemudaan KOMITE NASIONAL PEMUDA INDOESIA (KNPI) ada beberapa Oknum yang mengatasnamakan organisasi DPD KNPI di Daerah Kota atau Kabupaten Se-Provinsi Banten.
"Maka dengan ini saya selaku Ketua Karateker Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cilegon. Berdasarkan legalitas yang tertera dalam lampiran keputusan KEMENKUMHAM, AKTA PENDIRIAN, NPWP dan HAKI, KNPI Yang sah secara hukum dan memiliki legal standing dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor:AHU-0001273.AH.01.08.TH.2022, NPWP : 00.724.725.7.401.000 dan berdasarkan Sertifikat Merek Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek (Logo KNPI) dan Indikasi Geografis dengan nomor register tanggal Penerimaan 10 Januari 2017 dengan Nomor Pendafataran IDM000616466 perlindungan hak merek tersebut diberikan untuk janka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 10 Januari 2027.
Oleh karena itu kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu kepala daerah Kota maupun Kabupaten Se-Provinsi Banten khususnya Kota Cilegon agar tidak bertindak atas nama Pemerintah dan Negara untuk mendukung agenda-agenda KNPI yang tidak diakui oleh Negara, dan atau tidak melampirkan SK Kemenkumham serta legalitas lainnya, baik dukungan moril maupun materil.
"Karena itu kami anggap suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan penyalahgunaan anggaran Negara, jika terdapat hal demikian, maka kami akan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Ini sebagai bentuk ketegasan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten, bahwa KNPI Satu Pemuda Maju," tutupnya.
Kontributor : Indra Rubadi
Posting Komentar
Terimakasih sudah memberikan komentar anda