Akibat QR Lambat, Konsumen Kecewa Dengan Pelayanan Apotik Roxy Karawaci

Ruang rawat pasien, foto : Maria Indah Septirini

Jakarta, Indonesia Terbit - Pada tanggal 23 Oktober 2024, Kabinet Merah Putih telah resmi dilantik oleh presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki 17 program prioritas dan tujuh program hasil terbaik cepat (Quick Win) untuk dicapai dalam pemerintahannya bersama Kabinet Merah Putih.

Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan program Quick Win yang merupakan Program Prioritas dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dari tujuh program hasil terbaik cepat (Quick Win), ada 4 Program yang menjadi target di bidang Kesehatan yaitu:

1. Memberikan makan siang dan susu bergizi gratis di seluruh jenjang pendidikan dasar, menengah, baik umum maupun kejuruan serta pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, ibu hamil dan ibu menyusui,
2. Menyelenggarakan pemeriksaan Kesehatan gratis, menurunkan 50 persen kasus TBC dalam lima tahun,
3. Membangun RS lengkap berkualitas di kabupaten.

Selain itu dicanangkan 17 program prioritas salah satunya jaminan tersedianya pelayanan Kesehatan bagi seluruh rakyat berupa peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.

Berikut ini besaran anggaran yang akan menunjang dari pelaksanaan Program Prioritas Kesehatan yaitu : Program makan siang bergizi gratis dengan alokasi anggaran Rp 71 triliun, Pemeriksaan Kesehatan gratis mencakup untuk pemeriksaan tensi, gula darah, fotorontgen, dan screening penyakit kata stropik dengan dukungan anggaran Rp 3,2 triliun ditujukan untuk 52,2 juta orang.

Penuntasan TBC dengan anggaran Rp 8 triliun, Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan meningkatkan kualitas rumah sakit di daerah dari tipe D menjadi tipe C beserta sarana dan prasarana sertaa lat kesehatannya dengan anggaran Rp 1,8 Triliun.

Indonesia menduduki peringkat kedua dengan jumlah penderita TBC terbesar di dunia, karena faktor inilah menjadi salah satu program yang menjadi prioritas kesehatan dari Presiden Prabowo dalam pengentasan Tuberkulosis atau TBC.

Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebanyak 8,2 juta orang di diagnosis tuberkolosis (TB) pada tahun 2023. (International Jawa Pos, 31/10/2024).



Menurut Center For Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) dikutip dari Catatan CISDI untuk Prabowo-Gibran di sektor Kesehatan; terdapat beberapa isu kesehatan utama yang perlu ditangani meliputi Distribusi tenaga kesehatan dan serta kualitas layanan yang masih belum merata, terutama di daerah terpencil, penguatan BPJS untuk memastikan keberlanjutan layanan kesehatan universal, penanganan penyakit menular seperti TBC dan HIV, dan peningkatan infrastruktur teknologi untuk layanan kesehatan digital.

Masih tingginya prevalensi malnutrisi dan stunting di Indonesia, Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.

Menurut data dari doctorshare.org bahwa 1/3 anak-anak (dibawah 5 tahun) kurang gizi, 30% anak-anak mengalami stunting, 16,65 di bawah berat dan tinggi ideal, 17,5% dibawah berat ideal (World Bank Data Center, 2024).

Semua hal ini memerlukan perhatian dari lintas sektoral yang terkait bahwa perlunya dukungan dalam perbaikan gizi dalam mencegah ancaman malnutrisi terhadap generasi- generasi penerus Indonesia mendatang.

Program makan siang gratis secara resmi telah dibahas dalam perencanaan anggaran tahun 2025, dengan beberapa tahapan dalam proses pelaksanaanya; tahapan pertama akan difokuskan kekelompok pelajar SD-SMP-SMA di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia.

Kondisigeografis dan ekonomi mengakibatkan tidak meratanya layanan kesehatan di daerah pedalaman dan terpencil di Indonesia; sebanyak 62,9% dari populasi kekurangan akses ke rumah sakit, 60,8% dari populasi kekurangan akses menuju fasilitas layanan kesehatan primer (puskesmas, pustu).

Perlunya peningkatan infrastruktur teknologi untuk layanan kesehatan digital seperti telenursing dapat menjadi salah satu solusi dalam peningkatan layanan kesehatan dengan ditunjang pelatihan untuk tenaga kesehatan dalam memanfaatkan teknologi kesehatan ini.

Menurut data Institute for Health Metric Evaluation, MOH, BPJS press search bahwalebihdari 30% masyarakat Indonesia memilikiketerbatasanakses pada informasikesehatan dan 23% masyarakat Indonesia memiliki aktivitas fisik kurang memadai sehingga diperlukan layanan kesehatan yang lebih optimal dan efisien untuk meminimalisir masalah tersebut.

Dalam hal pembiayaan layanan Kesehatan, BPJS Kesehatan masih menghadapi tantangan dalam keberlanjutan layanan kesehatan universal, Indonesia memiliki anggaran kesehatan yang relatif rendah dibandingkan dengan negara lain sehingga diperlukan keselarasan dari aspek horizontal dan vertikal dalam tata Kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif.

Dengan langkah perbaikan dari tata Kelola BPJS Kesehatan diharapkan dapat mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif serta perumusan kebijakan BPJS yang lebih pro rakyat, pro-tenaga kesehatan dan pro-fasilitas kesehatan.

Sejalan dengan Program Prioritas yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo, dalam hal ini Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melakukan Tranformasi Sistem Kesehatan dengan 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia yaitu Transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan dengan tema; Kesehatan untuk Semua adalah pilar Utama dalam menciptakan manusia yang unggul pada Visi Indonesia Emas 2045.

Tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Kesehatan adalah masyarakat sehat, komunitas gaya hidup sehat, layanan kesehatan baik, adil, dan terjangkau, sistem kesehatan yang kuat, tata Kelola pembiayaan kesehatan yang efektif serta teknologi kesehatan yang semakin maju.

Supaya Visi dan tujuan serta Program Prioritas Kesehatan dapat tercapai; telah disusun Rancangan Indikator Sasaran Strategis RIBK - Renstra 2025 - 2029 untuk mengukur keberhasilan Pembangunan kesehatan terutama dalam 100 hari pemerintahan sampai lima tahun mendatang secara konsisten dan berkesinambungan.

Keperawatan dalam hal ini, dapat berkontribusi secara nyata dalam proses pelaksanaan program prioritas Kesehatan 100 hari Prabowo-Gibran. Dengan keahlian dan pengalaman perawat dalam melakukan pelayanan asuhan keperawatan di garis depan pelayanan Kesehatan terutama di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) selama ini, membuktikan bahwa perawat memiliki wawasan yang penting dalam untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, peran aktif perawat dalam pelaksanaan program dapat memastikan bahwa intervensi Kesehatan yang telah direncanakan dalam Program Prioritas Kesehatan 100 haripertama Prabowo-Gibran dapat diimplementasikan dengan baik, menjangkau masyarakat luas, dan memberikan dampak yang positif yang nyata bagi pelaksanaan Program Prioritas Kesehatan 100 haripertama Prabowo-Gibran.

Rekomendasi :

• Perlunya evaluasi dan sinkronisasi terhadap program makan siang gratis dengan program pemberian makanan tambahan (PMT), karena bila dikaji lebih dalam kedua program ini memiliki tujuan dan manfaat yang serupa hanya sasaran lebih diperluas dari ibu hamil dan balita sampai ke ibu menyusui dan ketahap jenjang pendidikan sekolah, Apakah PMT yang telah dijalankan sebelumnya ditiadakan, atau disempurnakan menjadi unsur yang melengkapi dari program Makan Siang Gratis Bergizi? Apakah pada saat pelaksanaan program makan siang bergizi Gratis ini mampu dirasakan dampaknya sesuai dengan target sasaran yang dituju sampai ke daerah tertinggal? Dimana kita ketahui sulitnya akses yang ditempuh untuk menuju kesarana pelayanan kesehatan primer.
• Perlu adanya sinkronisasi perandan keterlibatan aktif dari para pihak lintas sektoral yang terkait dengan Kesehatan dalam pencapaian Visi Program Prioritas dari Kebijakan Prabowo-Gibran. Dengan adanya komitmen yang kuat dan satu tujuan dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 diharapkan dapat membawa keberhasilan dalam transformasi kesehatan yang lebih baik lagi.
• Perlu adanya perhatian dari Pemerintah dalam hal peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Kesehatan khususnya Keperawatan dimana dengan jumlah SDM Perawat terbanyak dari tenaga Medis dan tenaga kesehatan lainnya; yang wajib diperhatikan dan ditingkatkan dalam segala hal sehingga dapat berperan secara penuh dalam mendukung Visi Bersama Indonesia Sehat 2045.
• Perlu adanya Mekanisme akuntabilitas publik dan media untuk aspirasi masyarakat untuk mengawal dan terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Prioritas menuju 100 hari Kerja hingga lima tahun mendatang Pemerintahan Prabowo-Gibran secara konsisten dan berkesinambungan.
• Perlu adanya Sistem Kebijakan yang mengatur monitoring dan evaluasi Program Prioritas yang telahdicanangkan oleh Presiden Prabowo terutamadalamhalKebijakan Kesehatan sehinggamenjadi Program yang Paripurna, efetif, dan efisiensi terhadap sistem anggaran dalam pelaksanaannya terutama dalam program Quick Win yang merupakan Program Prioritas dalam 100 hari pertama hingga lima tahun mendatang Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sumber : Maria Indah Septirini

Mahasiswi Magister Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Keperawatan Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan Universitas Indonesia